Prosedur baru untuk mendirikan yayasan di Indonesia

Tata Cara Baru Pendirian Yayasan Pada tanggal 26 Maret 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri ”) menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan (“ Peraturan ”).

Secara singkat, Perpres tersebut mengubah tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan nama yayasan dan pengesahannya oleh Menteri. Semua permohonan pendirian yayasan kini diproses secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (” SABH “) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (” Direktorat Jenderal “).

Menurut https://jasapendirian.co.id Peraturan tersebut terkait dengan notaris yang berwenang mengajukan permohonan pengesahan Yayasan kepada Menteri melalui SABH.

Persetujuan Nama Yayasan

Untuk dapat disahkan, yayasan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk namanya. Baru kemudian dapat melanjutkan prosedur pendirian.

Permohonan persetujuan nama harus diajukan menggunakan formulir elektronik yang tersedia di SABH. Untuk permohonan ini, biaya administrasi yang tidak dapat dikembalikan harus dibayar di muka melalui bank yang ditunjuk.

Setelah menerima permohonan, Menteri akan menilai apakah nama yang diusulkan memenuhi semua persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Jika ya, Menteri akan menerbitkan surat persetujuan dengan informasi sebagai berikut:

nomor pendaftaran nama yayasan;
nama yayasan yang disetujui;
Tanggal pendaftaran;
Tanggal habis tempo; dan
Kode untuk pembayaran biaya administrasi.
Pemohon harus mulai menggunakan nama tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima persetujuan.

Pengesahan sebagai Badan Hukum

Setelah nama tersebut disetujui, pemohon mengajukan permohonan pengesahan yayasan sebagai badan hukum kepada Menteri dengan menggunakan formulir elektronik yang disediakan; dalam SABH. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu 10 hari sejak penandatanganan akta pendirian dan harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

akta pendirian yayasan;
pernyataan tertulis yang mencantumkan alamat yayasan, yang diketahui oleh kepala desa setempat (lurah);
Bukti setoran modal atau pernyataan tertulis dari para pendiri yang menyatakan nilai kekayaan awal yayasan. Pernyataan ini harus didukung dengan surat terpisah dari pendiri yang mengkonfirmasikan kekayaan awal;
Bukti pembayaran untuk persetujuan nama yayasan;
Rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, jika yayasan didirikan masing-masing oleh badan hukum asing dan dalam negeri; dan
Akta wasiat terakhir dan wasiat jika yayasan didirikan berdasarkan wasiat atau wasiat.
Setelah menerima aplikasi, Menteri akan memverifikasi apakah itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Menteri akan memberitahukan kepada pemohon tentang persetujuan pendirian yayasan sebagai badan hukum. Setelah itu, Menteri memiliki waktu 14 hari untuk mengeluarkan keputusan resmi yang menegaskan persetujuannya.

Pengajuan Aplikasi Offline

Permohonan persetujuan nama dan pengesahan status badan hukum yayasan dapat diajukan langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika: notaris tidak memiliki akses internet, atau Menteri mengumumkan bahwa SABH sementara habis.

Isi artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum untuk materi pelajaran. Saran spesialis harus dicari tentang keadaan khusus Anda.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.